ABEKA : Segera Laporkan Kecurangan Pemilu ke 081311881978

SOLO. TIM Advokasi  bela keadilan (ABEKA) Solo Raya menghimbau agar semua relawan   untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapapun. “Kami meminta semua relawan tidak segan-segan mengumpulkan dan melaporkan  semua kecurangan terkait penyelengaraan pemilu ke tim advokasi ABEKA Solo Raya , demi tegaknya kebenaran dan kedaulatanbangsa dan negara  yang kita cintai sebagai negara  gotong royong ” kata kordinator  ABEKA Solo Raya Jamal SH, kemarin.

Laporan tersebut, kata dia dia hendaknya juga dilengkapi oleh para saksi, minimal dua orang saksi. Dengan demikian secara hukum bisa diproses dan dituntaskan lewat tim ABEKA . Berbagai macam mulai dari  tidak dibagikannya  kertas C1 untuk pemilih dimasing-masing kabupaten mulai dari tingkat rt, desa, kecamatan, sampai kabupaten.  dan termasuk  kecurangan  kertas habis ternyata masih disembunyikan dan termasuk penghitungan suara dan semua yang berhubungan dengan pelanggaran pemilu . “ Para relawan  kami himbau supaya mengumpulkan alat bukti dan minimal 2 orang saksi terkait seluruh bentuk pelanggaran pemilu.   Karena itu  saat ini secepatnya para relawan dan para saksi sesegera mungkin  memberikan laporan kecurangan tersebut ke ABEKA Solo Raya , Jateng.”tegasnya.

Menyangkut keberadaan  kertas C1, kata dia Kertas C1 menjadi dokumen yg penting dalam perhelatan Pemilu, karena memuat hasil perolehan suara di tingkat TPS.

“Selain sebagai dokumen yg dilaporkan KPPS ke tingkat lebih atas, C-1 bisa menjadi sumber valid informasi mengenai perolehan suara bagi masyarakat sekitar TPS. Maka dari itu Undang-Undang dan Peraturan KPU mengatur terkait bagaimana KPPS dan PPS mengumumkan hasil Pemungutan Suara di wilayah kerja masing-masing.”tandasnya.

Harus Diumumkan dalam 7 Hari

Terkait hal KPPS harus mengumumkan C1 dilingkungan TPS selama 7 ( tujuh ) hari,

hal ini tertuang dalam PKPU No. 3 Th. 2019 sebagaimana telah dirubah dg PKPU No. 9 Th. 2019 yaitu :Pasal 17 Ayat (16) huruf c angka 3 :

 TPS dilengkapi dgn papan yg digunakan untuk menempel: Salinan BA Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab./Kota pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS selesai.

Pasal 61 Ayat (1) :

KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yg mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari.

Juga diatur dalam BUKU PEDOMAN KPPS Point A.4 :

Pengumuman sara di TPS

KPPS mengumumkan salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD PROVINSI, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dilingkungan TPS yg mudah diakses oleh publik selama 7 ( tujuh ) hari.

Sedang kewajiban PPS mengumumkan C1 hasil pemungutan suara tertuang dalam Pasal 391 UU no 7 Tahun 2017Juga di PKPU No. 3 Th. 2019 sebagaimana telah dirubah dg PKPU No. 9 Th. 2019 Pasal 62 ayat 7 :Salinan Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) dibuat dalam 2 ( dua ) rangkap, terdiri dari :a. 1 ( satu ) rangkap untuk diumumkan oleh PPS di papan pengumuman atau tempat lain yg mudah dilihat oleh masyarakat.b. 1 ( rangkap ) untuk disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk diumumkan pada laman KPU melalui Situng.Karena itu KPPS dan PPS harus mengumumkan C1, hasil Pemungutan Suara,  di tempat yg mudah diketahui atau di akses publik.

Ada tuntutan pidana yg bisa dilayangkan jika PPS tidak mengumumkan C1 hasil pemungutan suara di wilayah kerjanya.

Sanksi Pidana

Sanksi Pidana bagi PPS yg tidak mengumumkan diatur di UU No 7 Tahun 2017 pasal 580 :Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

 Kasus Malaysia dan kecurangan di tempat2 lain yang tdk jelas penyelesaianya. Juga di dalam negri, misalnya Surabaya, bbrp kejadian di Jateng, dan Provinsi lain, dll.Hingga saat ini tidak jelas dan/atau blm jelas penyelesaianyaHubungan antara komisioner dg peserta Pemilu (ada mitra bisnis, ada keluarga, dll). Situng yang  “diduga disengaja” dimainkan dg memasukan data yg beda dg scan C1 utk merubah posisi suara Paslon. Alasanya “human error” PPS dan KPPS tidak mengumumkan BA & Setifikat C1, yang terancam pidana 1 th +denda 12.000.000. Di Jateng 90% lebh tdk diumumkan. Setelah dikonfirmasi, alasanya di buku panduan sdh ada, mestinya KPPS tahu.(ole)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *