Tim Advokasi Koppasandi Desak Bupati Pecat Sekdes Dalangan

Mensikapi surat Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Sukoharjo   ter tanggal 14 Maret 2019 tentang pelanggaran Pemilu yangdilakukanoleh Sekdes Dalangan, Kecamatan Tawangsari Supriyanto   , Tim Advokasi KOPPASANDI  mendesak Bupati Sukoharjo, Wardoyo untuk segera  memecat Sekdes tersebut.

Dasar pertimbangannya , bahwa Supryanto selaku sekdes atau pejabat desa telah menyalah gunakan kewenangannya  sebagai pejabat publik untuk melakukan kampanye kepada satu partai  tertentu dan pasangan capres /cawapres tertentu. Pelanggaran tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Bawaslu Sukoharjo dalam suat  yang ditanda tangani oleh ketua Bawaslu  Bambang Muryanto ST yangdikeluarkan pada tanggal 14  Maret kemarin. “ Berdasarkan laporan  no 003/lp/pp/kab/II/2019, sekdes Dalangan Kecamatan  Tawangsari , Sukoharjo telah melanggar pasal 51 huruf b, c, j Jo. Pasal 53 ayat 1 huruf c, ayat 2 huruf d  UU No 6 tahun 2014 ttg Desa.” Kata Ketua Bawaslu dalam surat tersebut.

Atas dasar itulah, menurut  Ketua Tim Advokasi KOPPASANDI Adv Jamal SH, tidak ada alasan lagi bagi Bupati Sukoharjo Wardoyo untuk tidak memecat  Sekdes Supriyanto. “ Sekarang posisi kami sebagai pelapor, beranikah bupati memecat Sekdes dalangan, karena sudah terbukti melakukan pelanggaran UU Desa sebagaimana dijelaskan dalam surat Bawaslu tersebut,” kata Jamal . Sebagaimana diketahui Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dan beberapa perangkat desa di Desa Dalangan Kecamatan  Tawangsari kemarin dilaporkan ke Badan pengawas Pemilu ( Bawaslu) Sukoharjo oleh Tim Advokasi Kopasandi.Pelaporan yang dilakukan oleh pihaknya atas Bupati dan pernagkatdesa Dalangan tersebut berkait dengan tuduhan pelanggaran pemilu. “ada pelanggaran serius yang dilakukan  oleh Bupati maupun perangkat desa Dalangan. Salah satu contohnya adalah penggunaan kop surat  resmi pemerintahan desa Dalangan untuk mengundang lurah-lurah pada acara partai (PDIP),” kata dia. Surat udangan tersebut tertanggal 15 Februari dengan materi berupa undangan  untuk menghadiri rapat sosialisasi pileg dan pilpres pad atanggal 16 Februari , di rumah Sujarwo,  RT 03/RW11 Lorog, Karangasem , Tawangsari. Surat tersebut ber stempel desa Dalangan dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa  Supriyanto.

Penggunaan kop surat itu sendiri sudah merupakan pelanggaran, atau penyalah gunaan fasilitas negara, karena harusnya kop surat atas nama Desa dalangan hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan kemasyarakatan desa Dalangan. “Kalau dipakai untuk mengundang orang untuk kepentingan  partai apalagi menjelang pileg dan pilpres saat ini, jelas itu pelanggaran serius,” tegas Jamal.

Dalam halini Sekretaris Desa  Dalangan  Supriyanto jelas telah melakukan penyalah gunaan kewenangan dan fasilitas desa untuk kepentingan politik. Ini bisa dikatagorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Sementara  hadirnya Wardoyo dalam acara yang diagendakan dirumah Sujawro tersebut juga merupakan pelanggaran pemilu. “sebagai Bupati dia harusnya bersikap netral dan tidak berupaya melakukan penggiringan masyarakat untuk mencoblos PDIP atau capres Jokowi , sebagai kepala daerah dia harus netral,” tegasnya. ( *)   3t��=�’

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *